Perkuat Akuntabilitas Keuangan, Bawaslu Tanah Laut Ikuti Rapat Konsolidasi Laporan Keuangan Triwulan III 2026

TANAH LAUT, 14 Oktober 2026 – Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melalui bagian keuangan mengikuti Rapat Permintaan Data Konsolidasi Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan Bawaslu.

Rapat yang berlangsung pada 14–15 Oktober 2026 tersebut melibatkan jajaran Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi serta Kabupaten/Kota yang diundang dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memastikan keselarasan data, ketepatan pencatatan, serta kelengkapan dokumen pendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan Triwulan III Tahun 2026.

Keikutsertaan bagian keuangan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut merupakan wujud komitmen dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan administrasi keuangan secara tertib dan bertanggung jawab. Melalui konsolidasi ini, setiap data keuangan diharapkan dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan sehingga mendukung efektivitas pengawasan internal serta meminimalkan potensi ketidaksesuaian dalam pelaporan.

Bagi Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, pengelolaan keuangan yang baik memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu. Ketepatan pelaporan serta kepatuhan terhadap ketentuan administrasi menjadi fondasi penting agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung kinerja kelembagaan secara optimal, termasuk pada masa non-tahapan Pemilu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut terus memperkuat komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang profesional dan berintegritas. Konsolidasi laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang tidak hanya menjunjung tinggi integritas dalam pengawasan demokrasi, tetapi juga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.