Bawaslu Tanah Laut Awasi Coklit Terbatas di Tambang Ulang
|
TANAH LAUT – Penelusuran terhadap 11 sampel data pemilih pindah masuk di Kecamatan Tambang Ulang menemukan sejumlah data yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan desa. Hal tersebut diketahui dalam pengawasan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coklit Terbatas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, Rabu (18/11/2026). Pengawasan dilakukan di empat desa, yakni Sungai Jelai, Gunung Raja, Pulau Sari, dan Tambang Ulang, untuk memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual serta menjaga akurasi data pemilih secara berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengawasi proses Coklit Terbatas yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tanah Laut terhadap 11 sampel data pemilih. Pengawasan difokuskan pada pencocokan informasi dalam data sampel dengan administrasi kependudukan yang tersedia di masing-masing desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data pemilih pindah masuk telah melalui proses verifikasi serta memperoleh informasi yang jelas mengenai keberadaan dan status kependudukan setiap sampel.
Berdasarkan hasil pengawasan, di Desa Sungai Jelai terdapat satu sampel yang dinyatakan ada dan Memenuhi Syarat (MS), dengan keterangan telah pindah masuk sejak Februari 2026. Di Desa Gunung Raja, dua sampel dinyatakan ada dan memenuhi syarat. Salah satunya ditemukan perbedaan nomor Kartu Keluarga (KK), meskipun nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan data administrasi desa. Perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan pembaruan data kependudukan. Sementara itu, di Desa Pulau Sari, dua sampel dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan dua sampel lainnya belum ditemukan dalam data kependudukan desa.
Adapun di Desa Tambang Ulang, dua sampel dinyatakan ada dan memenuhi syarat, sementara dua sampel lainnya belum ditemukan dalam administrasi kependudukan desa. Dengan demikian, dari total 11 sampel yang diawasi, tujuh sampel dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Tanah Laut, sedangkan empat sampel lainnya masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Terhadap data yang belum ditemukan tersebut, KPU Kabupaten Tanah Laut akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan status kependudukannya. Berdasarkan informasi perangkat desa, terdapat kemungkinan masyarakat telah mengurus perpindahan secara langsung ke Disdukcapil, tetapi belum melaporkannya kepada pemerintah desa setempat.
Melalui pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut terus menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan untuk mengawal kualitas data pemilih, termasuk pada masa non-tahapan pemilu. Penelusuran terhadap data yang belum ditemukan maupun perbedaan administrasi kependudukan menjadi bagian penting untuk mencegah potensi ketidaksesuaian dalam daftar pemilih. Bawaslu mendorong agar setiap data yang belum terkonfirmasi ditindaklanjuti melalui koordinasi dan verifikasi sesuai ketentuan, sehingga pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, komprehensif, serta mampu melindungi hak konstitusional masyarakat dalam pemilu.
Penulis dan Editor : Herma dan Gd
Foto : Herry