Bawaslu Bahas Batas Kewenangan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan dalam Diseminasi Hukum Pemilu

Tanah Laut, 11 November 2026 – Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Hukum Pemilu Edisi ke-3 dengan mengangkat tema “Batas Kewenangan Bawaslu dalam Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini turut diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pemahaman dan kapasitas jajaran pengawas Pemilu dalam mengukur serta memahami batas kewenangan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data partai politik di luar tahapan Pemilu.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Des Rizal Rachman, dalam pemaparannya menekankan bahwa keberlanjutan pengawasan merupakan bagian penting dari tanggung jawab Bawaslu, baik pada masa tahapan maupun di luar tahapan Pemilu. Pengawasan terhadap tertib administrasi partai politik diperlukan untuk memastikan data kepengurusan dan keanggotaan tetap terpelihara serta sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya belum adanya kepastian regulasi yang secara tegas mengatur kewenangan Bawaslu, keterbatasan akses terhadap SIPOL, serta keterbatasan ruang penindakan terhadap partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan.

Diskusi yang berlangsung turut mengangkat berbagai kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik di luar tahapan. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah keterbatasan akses SIPOL, di mana Bawaslu hanya memiliki akses sebagai viewers sehingga tidak dapat melihat riwayat perubahan data yang dilakukan oleh partai politik. Selain itu, masih ditemukan partai politik yang tidak memperbarui data secara langsung ketika terjadi perubahan kepengurusan maupun keanggotaan. Sebagai salah satu langkah pengawasan, pengecekan dapat dilakukan secara langsung ke kantor partai politik untuk memastikan kesesuaian alamat, kepengurusan, keanggotaan, serta keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Meski demikian, keterbatasan regulasi tetap menjadi tantangan dalam menentukan tindakan yang dapat dilakukan Bawaslu apabila ditemukan ketidakpatuhan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu berupaya memperkuat pemahaman hukum dan menyamakan perspektif jajaran pengawas mengenai ruang lingkup kewenangan pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan proporsional diharapkan dapat mendorong partai politik lebih tertib dalam mengelola administrasi kepengurusan dan keanggotaannya. Hal tersebut memiliki dampak positif bagi kualitas penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam mendukung tersedianya data partai politik yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, proses administrasi kepemiluan dapat berjalan lebih transparan serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Mengakhiri kegiatan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhlis, menyampaikan apresiasi atas keberlangsungan kegiatan Diseminasi Hukum Pemilu yang telah dilaksanakan. Ia juga mendorong jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk turut mempublikasikan kegiatan melalui media sosial masing-masing agar informasi dan manfaat kegiatan dapat diketahui masyarakat secara lebih luas. Pelaksanaan diseminasi juga diharapkan terus dikembangkan melalui kolaborasi antarkomisioner dan sekretariat, serta ke depan dapat membuka ruang partisipasi bagi mantan peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), mantan Panwaslu Kecamatan, maupun instansi lainnya. Melalui kegiatan ini, Bawaslu diharapkan semakin memperkuat kapasitas kelembagaan dan profesionalitas pengawasan demi mewujudkan Pemilu yang berintegritas.