Upgrade Skill Keuangan, Bawaslu Tanah Laut Ikuti Bimtek Bima Sakti untuk Perkuat Akuntabilitas

Tanah Laut, 8 Juli 2026 — Bawaslu Kabupaten Tanah Laut terus tancap gas meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Melalui staf keuangan, Amel dan Divi, Bawaslu Tanah Laut mengikuti kegiatan Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (Bima Sakti) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan. Dengan mengusung tema Penyusunan, Pengungkapan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026, bimtek ini dirancang untuk memastikan setiap satuan kerja mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pembekalan materi penting, mulai dari ketentuan rekonsiliasi eksternal, penyesuaian akrual, pencatatan transaksi pembalik (reverse), hingga tindak lanjut koreksi hasil audit. Selain itu, dibahas pula pedoman penutupan periode serta mekanisme penyampaian laporan keuangan kementerian/lembaga.

Keikutsertaan Bawaslu Tanah Laut dalam kegiatan ini memiliki tujuan yang jelas, yakni memperkuat fungsi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Dengan pemahaman yang semakin matang, diharapkan setiap proses pelaporan keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional di lingkungan Bawaslu. Fungsi pelatihan tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang peningkatan kualitas kinerja yang berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap lembaga.

Melalui kegiatan Bima Sakti ini, diharapkan Bawaslu Tanah Laut semakin siap menghadapi tuntutan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks. Dengan SDM yang kompeten dan sistem yang tertata, Bawaslu optimis dapat terus menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran demi mendukung tugas pengawasan pemilu yang berkualitas.