Tanah Laut, 4 Juli 2026 — Bawaslu Tanah Laut Ikuti Rapat Sinkronisasi Pengawasan PDPB Triwulan II

Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengikuti rapat daring bersama Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu (4/7/2026) dalam rangka sinkronisasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota, Kasubbag Pengawasan, serta staf terkait sebagai bentuk penguatan koordinasi dalam menjaga kualitas data pemilih.

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya sinkronisasi data hasil pengawasan PDPB tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, serta persiapan pengawasan pleno rekapitulasi PDPB Semester I tingkat provinsi. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan validitas dan akurasi data pemilih sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Anggota Bawaslu Kalimantan Selatan, Mukhlis, dalam arahannya menekankan pentingnya pengawasan terhadap sirkulasi data yang terus bergerak dan harus dimutakhirkan, termasuk yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurutnya, pengawasan PDPB tidak hanya menjalankan tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi upaya menjaga hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kalsel lainnya, Aji, mendorong agar Bawaslu kabupaten/kota dapat memperkuat kerja sama dengan stakeholder melalui nota kesepahaman (MoU). Ia menegaskan bahwa meskipun secara teknis pengawasan PDPB berada pada divisi tertentu, namun secara substansi menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran. Hal ini penting untuk memastikan data pemilih yang valid dan akurat dalam menghadapi pemilu mendatang.

Menutup arahan, Kasubbag Humas dan Pengawasan Bawaslu Kalsel, H. Yanto, menyampaikan bahwa kegiatan kerja sama seperti MoU juga dapat diintegrasikan dalam program Pojok Pengawasan sebagai bagian dari inovasi penguatan partisipasi dan transparansi. Melalui rapat ini, Bawaslu Tanah Laut diharapkan semakin siap dan solid dalam melaksanakan pengawasan PDPB secara optimal, demi mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.