Perkuat Koordinasi Internal, Sekretariat Bawaslu Tanah Laut Gelar Rapat Mingguan

Tanah Laut, 22 April 2026 — Dalam upaya menjaga ritme kerja tetap optimal, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat mingguan jajaran sekretariat yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat, Edly Rofiqah. Rapat ini menjadi ruang koordinasi untuk memastikan program kerja berjalan tertib, terarah, dan tepat waktu.

Sejumlah perkembangan positif disampaikan dalam rapat tersebut. Dana kerohiman tahap IV periode Januari–Maret 2026 telah ditransfer ke rekening penerima. Selain itu, kelengkapan data pribadi pegawai telah terpenuhi dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) juga telah selesai dilaksanakan.

Kepala Sekretariat turut menyampaikan bahwa SK PNS 100 persen akan diterima sesuai tanggal penetapan masing-masing. Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan juga akan terjadi pergeseran Koordinator Sekretariat, mengingat Koordinator Sekretariat Hulu Sungai Tengah dan Balangan akan kembali ke pemerintah daerah.

Rapat juga membahas rencana pemanfaatan lahan kosong di sekitar kantor untuk kegiatan bercocok tanam yang diawali dengan pembersihan lahan dan dilanjutkan dengan proses penanaman. Sementara itu, pejabat pengadaan barang dan jasa masih berada di tingkat provinsi, sehingga pegawai PNS dan PPPK didorong untuk mengikuti pelatihan yang tersedia.

Dalam hal administrasi, seluruh jajaran diminta rutin mengunggah daftar hadir daring setiap akhir bulan ke Google Drive provinsi sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja. Terkait pemotongan tukin, masih menunggu surat edaran dari Bawaslu RI. Penggunaan fingerprint juga diharapkan saling didukung agar kendala teknis dapat diatasi bersama.

Rapat turut membahas persiapan kegiatan P2P dengan penyesuaian jumlah peserta menjadi 25 orang, terdiri atas 20 peserta eksternal dan 5 internal. Proses rekrutmen ditargetkan selesai paling lambat 30 April 2026, dengan pelaksanaan kegiatan di kantor Bawaslu setempat. 

Melalui rapat mingguan ini, diharapkan koordinasi internal semakin solid serta pelaksanaan program kerja dapat berjalan efektif, tertib administrasi, dan selaras dengan target kinerja lembaga.