Pengawasan Coklit Terbatas PDPB di Kecamatan Kintap, Bawaslu Tanah Laut Temukan Sejumlah Data Tidak Memenuhi Syarat

Tanah Laut, Selasa (19/5/2026) — Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan pengawasan terhadap proses Coklit Terbatas (Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) non tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Kintap. Kegiatan ini mencakup Desa Pandan Sari, Kintapura, Kintap, dan Pasir Putih.

Pengawasan dilakukan oleh Tim PDPB Bawaslu yang terdiri dari Zainal Abidin (Anggota Bawaslu Tala}, Esvi Alvianoor, dan Anisa Islamiah. Sementara itu, Tim PDPB KPU Kabupaten Tanah Laut yang melakukan verifikasi beranggotakan Maya Elinda Sari, S.T, Siti Nursiah, S.I.P, dan Ariyani, A.Md. Kegiatan dimulai pukul 08.10 WITA dengan fokus pada pencocokan data pemilih kategori non aktif yang bersumber dari data Kementerian Dalam Negeri.

Sebanyak 17 data pemilih dilakukan proses coklit yang tersebar di empat desa, yakni 1 data di Desa Kintap, 9 data di Desa Kintapura, 3 data di Desa Pandan Sari, dan 4 data di Desa Pasir Putih. Proses verifikasi dilakukan dengan menyandingkan data KTP atau KK dengan data kependudukan desa setempat.

Di Desa Pandan Sari, hasil penelusuran menunjukkan bahwa satu warga telah meninggal dunia, sementara dua lainnya masih memenuhi syarat meskipun tidak dapat ditemui secara langsung. Di Desa Kintapura, tiga data dinyatakan meninggal dunia, dua masih hidup namun tidak berada di tempat, dan empat data lainnya belum dapat dipastikan karena tidak ditemukan dalam administrasi desa.

Pengawasan di Desa Kintap menunjukkan bahwa satu data telah pindah domisili sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sementara di Desa Pasir Putih, satu warga dilaporkan meninggal dunia dan satu lainnya pindah domisili, sedangkan dua data lainnya masih memenuhi syarat meskipun tidak dapat diverifikasi secara langsung.

Dari hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menegaskan pentingnya proses pengawasan untuk memastikan akurasi data pemilih. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih agar pelaksanaan pemilu ke depan berjalan jujur, adil, dan akuntabel.