Jaga Stabilitas Demokrasi, Bawaslu Tanah Laut Pererat Sinergi dengan Kodim

Tanah Laut, 25 Juni 2026 — Semangat kolaborasi lintas lembaga kembali diperkuat. Ketua dan jajaran Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan audiensi dengan Komandan Kodim 1009/Tanah Laut, Letkol Inf. Adhy Irawan, S.I.P., M.H.I., dalam upaya mempererat sinergi menuju pengawasan pemilu yang semakin solid dan berkualitas.

Audiensi ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan momentum strategis untuk membangun komunikasi yang lebih intens antara lembaga pengawas pemilu dan unsur TNI di daerah. Kehadiran Bawaslu disambut hangat oleh Dandim 1009/Tanah Laut, mencerminkan hubungan kelembagaan yang harmonis dan terbuka untuk kolaborasi berkelanjutan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, H. Gunawan Rahayu, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan, sekaligus mengucapkan terima kasih atas peran aktif Kodim dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya. Menurutnya, kolaborasi yang terjalin telah berkontribusi besar dalam menjaga kondusifitas serta memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil.

Lebih jauh, audiensi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan persepsi dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai ruang diskusi strategis dalam mencegah potensi gangguan serta memastikan stabilitas keamanan selama proses demokrasi berlangsung.

Sementara itu, Letkol Inf. Adhy Irawan menegaskan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Bawaslu dalam mensukseskan pesta demokrasi ke depan, khususnya Pemilu 2029. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keamanan sebagai fondasi utama demokrasi yang berkualitas.

Melalui audiensi ini, diharapkan hubungan kerja sama antara Bawaslu dan Kodim 1009/Tanah Laut semakin kuat dan berkelanjutan. Sinergi yang terbangun menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang aman, damai, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Tanah Laut.