Bawaslu Tanah Laut Turun Langsung Awasi Coklit Data Pemilih, Pastikan Semua Akurat dan Up to Date

Tanah Laut, 19 Mei 2026 — Bawaslu Kabupaten Tanah Laut bersama KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan pengawasan langsung terhadap proses Coklit Terbatas (Coktas) dalam program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) non-tahapan.

Kegiatan ini melibatkan tim dari kedua lembaga. Tim pengawasan dari Bawaslu terdiri dari Edly Ropiqah (Kasek), Al Khairi, dan Nurul Jannah. Sementara tim PDPB dari KPU Kabupaten Tanah Laut diisi oleh Fendi Haryadi, Hj. Sri Ransis, dan Abdul Haliq.

Fokus pengawasan berada di Kecamatan Bati-Bati, mencakup Desa Bentok Darat, Kait-Kait, Bati-Bati, dan Padang. Tim mulai bergerak sejak pukul 09.00 WITA untuk memastikan data pemilih benar-benar valid dan sesuai kondisi di lapangan.

Prosesnya dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari pengecekan administrasi di kantor desa hingga verifikasi langsung ke warga. Data yang digunakan berasal dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya kategori pemilih nonaktif serta yang memiliki NIK dan paspor valid.

Dari total 15 sampel data yang diperiksa, ditemukan berbagai kondisi. Beberapa pemilih diketahui telah pindah domisili, ada yang sedang berada di luar negeri untuk pendidikan, serta ada pula yang telah meninggal dunia. Di sisi lain, sejumlah pemilih berhasil ditemui, datanya dinyatakan sesuai, dan langsung diarahkan untuk melakukan pembaruan data agar statusnya kembali aktif.

Meski dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan akses ke lokasi dan warga yang tidak berada di tempat, kegiatan pengawasan tetap berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara pihak terkait.

Pemutakhiran data pemilih adalah langkah krusial untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya. Dengan data yang akurat, potensi permasalahan saat pemilu bisa diminimalisir.

Bawaslu Kabupaten Tanah Laut berharap sinergi antara pengawas, KPU, dan pemerintah desa terus terjaga. Dengan kolaborasi yang kuat, kualitas data pemilih akan semakin baik, sehingga pelaksanaan pemilu ke depan bisa berlangsung lebih lancar, transparan, dan berintegritas.