Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Tanah Laut Perkuat Kesiapan Satker Baru Lewat Rakor Pemecahan DIPA

rakor

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut bersama staf SDM mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pemecahan DIPA Satuan Kerja Baru yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/2/2026).

Pelaihari, 9 Februari 2026 — Bawaslu Kabupaten Tanah Laut terus memperkuat kesiapan kelembagaan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pemecahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagi satuan kerja baru yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, Edly Ropiqah, bersama jajaran staf Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Julian Triadana.

rakor

Dalam arahannya, Julian menekankan pentingnya kesiapan administrasi serta koordinasi aktif dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pembina di masing-masing daerah. Ia menyampaikan bahwa Bawaslu kabupaten/kota perlu segera melakukan audiensi ke KPPN guna penyusunan formulir referensi satuan kerja serta menyiapkan pembentukan tiga user utama pengelolaan sistem keuangan.

“Koordinasi intensif dengan KPPN sangat penting agar proses pembentukan satker baru dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami kendala administrasi,” ujar Julian.

Selain itu, Bawaslu kabupaten/kota juga diarahkan untuk menjalin komunikasi berkelanjutan dengan Customer Service Officer (CSO) KPPN, melakukan konsultasi terkait konversi PPSPM, serta menanyakan mekanisme dispensasi sertifikasi perbendaharaan. Proses revisi satker direncanakan akan mengikuti revisi anggaran gelombang berikutnya dengan tetap memenuhi persyaratan dari Direktorat Jenderal Anggaran.

Partisipasi dalam rakor ini menjadi langkah strategis Bawaslu Tanah Laut dalam membangun tata kelola anggaran yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan. Ke depan, diharapkan kesiapan satker baru mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan pemilu secara berkelanjutan.

 

Penulisr dan Foto: TIm Humas