Apel Rutin Senin, Bawaslu Tanah Laut Matangkan Kesiapan Hadapi Agenda Penguatan Kelembagaan Pengawasan

Tanah Laut, 2 Maret 2026 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut kembali melaksanakan apel rutin mingguan yang digelar setiap hari Senin di halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, Zainal Abidin, selaku pembina apel dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat sebagai bagian dari upaya penguatan disiplin serta koordinasi internal kelembagaan.

Dalam amanatnya, Zainal Abidin menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Laut akan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pelaksanaan Ngabuburit Pengawasan dengan tema “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pengawasan Pemilu”. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Sehubungan dengan agenda tersebut, seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk menyiapkan dokumen Laporan Layanan Informasi Publik dalam bentuk hardcopy sebanyak dua rangkap sebagai bagian dari komitmen keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Zainal menegaskan pentingnya kesiapan administrasi dan koordinasi internal agar keikutsertaan Bawaslu Tanah Laut dapat berjalan optimal dan representatif.

Selain menyoroti kesiapan menghadapi agenda tingkat provinsi, pembina apel juga mengingatkan seluruh jajaran sekretariat untuk senantiasa menjaga kedisiplinan kerja serta menjunjung tinggi etika profesional dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, komunikasi yang harmonis serta koordinasi yang efektif antara pimpinan dan staf menjadi kunci dalam mendukung kinerja organisasi yang solid dan responsif.

Melalui pelaksanaan apel rutin ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut diharapkan mampu terus meningkatkan tanggung jawab, profesionalitas, serta kesiapan kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.